MODEL PENYELENGGARAAN PELATIHAN LAYANAN PTK PAUDNI BERBASIS TUPOKSI TAHUN 2011 BPPNFI REGIONAL VI BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

BAB. I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Pendidikan dalam prosesnya juga mencakup tujuan pengembangan aspek pribadi dan sosial yang memungkinkan orang bekerja dan hidup dalam kelompok secara kreatif, inisiatif, empati dan yang memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal bermasyarakat. Sedangkan tugas pendidikan adalah memberikan bekal kepada peserta didik agar potensinya berkembang, wajar, optimal dan bersifat adaptif dalam menghadapi berbagai permasalahan kelak setelah menamatkan studinya.
Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pendidikan dan latihan (Pelatihan) merupakan salah satu usaha meningkatkan kinerja PTK agar mempunyai kemampuan yang baik, berkepribadian, dan punya dedidasi yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Pendidkan dan pelatihan (Pelatihan) pendidik dan tenaga kependidikan dimaksudkan untuk menanggulangi maslah-masalah dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan dalam program PAUDNI semakin bertambah dan selalu beriringan dengan permasalahan yang timbul dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu pengelolahan pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan perhatian dan penanganan yang sangat serius. Paling tidak ada tiga alasaan penting  yang mendasari pentingnya penyelanggaraan Pelatihan bagi PTK yaitu; 1) program pendidikan nonformal dan informal banyak bentuk jenjang dan jenisnya sehingga membutuhkan tenaga pendiidk dan tenaga kependidikan yang kemampuannya beragam juga, 2) program pendidikan nonformal dan informal dari waktu ke waktu selalu mangalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. 3). Lebih dari 85 % pendidik dan tenaga kependidikan adalah volunteer yang mengandalkan pengabdian dan hanya memiliki kemampuan dasar. Kondisi penyelenggaraan Pelatihan khususnya PTK belum memuaskan pihak sebagai pemangku kewenangan penyelanggaran pendidikan nonformal dan informal,hal ini disebabkan banyak factor satangu diantaranya adalah kemampuan institusi penyelanggara pelatihan yang masih kurang.
Sejalan dengan kebijakan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional VI Banjarbaru yang menetapkan program salah satunya adalah pengembangan model meningkatkan layanan dan mutu bagi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerja se-Kalimantan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,tujuan utama adalah untuk peningkatan kompetensi/meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B.  TUJUAN
1. Tujuan umum
Tersusunnya seperangkat model layanan PTK PAUDNI melalui pelatihan khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan  dalam rangka peningkatan kompetensi yang dilengkapi dengan bahan belajar yang dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan PTK PAUDNI

2. Tujuan khusus
a. Memberikan materi pelatihan bagi tenaga pendidik/tenaga kependidikan agar dapat menyelenggarakan bentuk pelatihan di satuan pendidikan masing-masing.
b.Meningkatkan kemampuan/kompetensi tenaga pendidik/tenaga kependidikan di wilayah kerja BPPNFI Regional VI Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

C.    Manfaat
1.    Bagi Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK PAUDNI)  sebagai pengambil kebijakan di bidang peningkatan mutu yaitu tersedianya model penyelenggaraan pelatihan layanan PTK PAUDNI.
2.    Bagi BPPNFI Regional VI, yaitu sebagai realisasi tugas pokok dan fungsi BPPNFI Regional VI Banjarbaru dalam mengembangkan model dan menjamin mutu program PNFI.
3.    Instansi Terkait/Stakeholder, yaitu sebagai panduan pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan nonformal dan informal.

D.   SASARAN MODEL
Pengguna model ini adalah lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dan informal yang punya komitmen meningkatkan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan dan dapat juga dimanfaatkan oleh semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas para pendidik dan tenaga kependidikan  yang diperlukan, antara lain sebagai berikut:
1.    BPKB di masing-masing Provinsi
2.    Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
3.    Instansi lain yang sangat peduli terhadap peningkatan pendidikan,

BAB.II
DASAR, DAN ALUR MODEL

A.    Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.    Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5.    DIPA Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional VI Banjarbaru tahun 2011

B.    ALUR MODEL

Gambaran Skema Model
Proses pelatihan dapat dipandang sebagai suatu sistem, sistem yang dimaksud dapat dipahami sebagai suatu siklus dengan fase-fase yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Fase-fase tersebut berhubungan dengan langkah-langkah yang biasa digunakan orang yang ingin memecahkan suatu permasalahan.
Fase Pokok dalam Penyelenggaraan Pelatihan
1.     Menentukan kebutuhan pelatihan
2.      Perancangan pendekatan pelatihan
3.      Pengembangan materi dan perlengkapan pelatihan
4.      Pelaksanaan pelatihan
5.      Evaluasi dan upaya memperbaiki pelatihan

BAB.III
PENYELENGGARAAN PELATIHAN

A.    Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan

a)    Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk  dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi
b)    Menciptakan aparatur yang     mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
c)   Memantapkan sikap     dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman,dan pemberdayaan masyarakat.
d) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

B.    Strategi Penyelenggaraan Pelatihan

a)  Classroom (off line learning), yaitu strategi penyelenggaraan Pelatihan yang  dilaksanakan di ruang kelas secara tradisional.
b).  E-Learning meliputi:

(1)  E-Mentoring dan e-Coaching

Menurut Driscoll dan Carliner (2005), pengertian mentoring adalah: “Mentoring is typically a relationship between an experienced  and  a  less  experinced  person  in  which  the Mentoring  dan  Coaching  pada  prinsipnya  adalah  sama,
.
(2) M-Learning (mobile learning)

Adalah  pembelajaran  yang  dilakukan  melalui  alat  yang dapat dijinjing (portable) melalui jaringan wireless. 

3) Live Virtual Classroom (LVC)
Adalah pembelajaran secara online dimana instruktur dan peserta   dapat   berinteraksi   bersama   secara   real   time menggunakan internet. Aktivitas yang dilakukan dalam proses
c)  Blended Learning, merupakan integrasi antara dua/atau lebih strategi penyelenggaraan Pelatihan yang dapat berupa kombinasi:
(1) 2 atau lebih classroom /offline program
(2) 2 atau lebih e-learning

(3) 2 atau lebih classroom dan e-learning


4)  Penyelenggaraan Pelatihan yang Efektif
-   
Dalam rangka mencapai tujuan dari penyelenggaraan pelatihan yang telah ditetapkan, baik secara umum maupun secara spesifik, maka Pelatihan harus diselenggarakan secara efektif. Terdapat beberapa komponen yang ikut berperan dalam menciptakan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan yang efektif (University of Maryland: 2002) yaitu:
a)  Identifikasi peserta dan jadwal pelaksanaan Pelatihan
b)  Menentukan kebutuhan Pelatihan
c) Menetapkan tujuan Pelatihan

d)  Menyiapkan dan mengorganisir materi Pelatihan

e)  Memilih metode pelatihan dan menyiapkan materi Pelatihan
f)    Mengorganisir penyelenggaraan Pelatihan
g)  Mengembangkan strategi evaluasi


5). Persiapan Penyelenggaran Pelatihan

a.    Langkah Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan

b.    Rapat Panitia Persiapan

c.    Penetapan Narasumber

d.    Penentuan Lokasi dan Penyiapan Ruangan


e.    Pedoman Penyelenggaraan dan Penyiapan Kurikulum dan Bahan Ajar

f.    Penyiapan Sarana dan Prasarana Lain

BAB. IV
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

A.    Penerimaan Peserta di Asrama

Sehari sebelum kegiatan Pelatihan dimulai peserta diminta melakukan registrasi ke asrama.  Pada saat registrasi tersebut nama peserta dicocokkan dengan daftar yang sudah dibuat beserta pembagian kamarnya. Peserta diminta mengisi dan menandatangani daftar peserta  yang  telah  melakukan  regristrasi dan  menerima  kunci kamar. Oleh karena itu, daftar ini harus sudah dibuat sebelumnya dan kamar beserta fasilitasnya seperti toilet sudah dicek sebelumnya.

B.    Pembukaan Pelatihan

Sebelum Pelatihan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan acar pembukaan Pelatihan oleh Kepala/pimpinan atau oleh Kasi/Kabid apabila kepala tidak dapat berkenan menghadri kegiatan pembukaan.

C.    Pemberian Pengarahan

Yang dimaksud dengan pemberian pengarahan di sini adalah pemberian pengarahan oleh sekretariat panitia Pelatihan terkait dengan hal-hal yang perlu disampaikan/diketahui oleh peserta Pelatihan.

D.    Pembagian ATK, Buku Pedoman dan Modul Pelatihan

Pada  saat  pelatihan  akan  dimulai,  maka  perlu  dibagikan  alat  tulis (ATK),  Buku Pedoman dan Modul Pelatihan. Kesemua komponen tersebut diperlukan dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan dan agar tidak tercecer maka sebaiknya dimasukkan dalam sebuah tas.

E.    Pengecekan Kedatangan Pengajar

F.    Pengecekan Persiapan Ruang Kelas

G.    Proses Pembelajaran

H.    Menyebar Form Evaluasi Penyelenggaraan

BAB. V
EVALUASI PELATIHAN

Evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dalam prosesnya,evaluasi tidak hanya melibatkan satu pihak saja, akan tetapi melibatkan banyak pihak-pihak yang terkait didalamnya. Dalam proses evaluasi Pelatihan yang diselenggarakan ada  beberapa  pihak  yang  terkait  erat  dalam berhasil tidaknya kegiatan evaluasi tersebut. Permasalahan-permasalahan yang terkadang muncul dalam proses evaluasi tersebut penulis kategorikan ke dalam Lima kelompok, yaitu :
A.    Evaluasi Program
B.    Evaluasi Peserta
C.    Evaluasi Pengajar
D.    Evaluasi Penyelenggaraan
E.    Evaluasi Paska Pelatihan

A.    Evaluasi Program
1.    Tujuan Evaluasi Program

Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana  program  tersebut  telah  berhasil  mencapai  maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.  Hakekat Evaluasi Program
Menurut John L Herman dalam Tayibnapis (1989: 6) program adalah segala sesuatu yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau manfaat. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa semua perbuatan manusia yang darinya diharapkan akan memperoleh hasil dan manfaat dapat disebut program.
3. Model-model evaluasi
Ada banyak model yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi program khususnya program pendidikan dan Pelatihan. (Suharsimi Arikunto dan  Cecep  Safruddin  Abdul  Jabbar:  2004). Menurut  Stephen  Isaac dan Willian B. Michael (1984: 7) model-model evaluasi dapat dikelompokan menjadi enam yaitu: a). Goal Oriented Evaluation.  b). Decision Oriented Evaluation c). Evaluasi konteks (conitext evaluation) d). Evaluasi input (input evaluation)  e). Evaluasi proses (process evaluation) .f).Evaluasi Produk (product evaluation) merupakan bagian terakhir dari model CIPP.
B.     Evaluasi peserta
Untuk  peserta  Pelatihan  ada  beberapa  komponen  yang  perlu  dievaluasi adalah yaitu:
1.    Penguasaan materi
2.    Disiplin
3.    Aktivitas

C.  Evaluasi pengajar
Untuk mengetahui efektivitas seorang pengajar dalam menyampaikan bahan ajarnya, perlu diadakan evaluasi terhadap pengajar yang bersangkutan. Komponen-komponen yang perlu dievaluasi adalah :
a)    Kompetensi
b)     Teknik Presentasi dan Komunikasi.
c)    Sikap dan Perilaku



D. Evaluasi penyelenggaraan
Untuk mengetahui berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta untuk perbaikan pada Pelatihan berikutnya, maka perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan oleh peserta dengan komponen sebagai berikut :
1)    Efektifitas penyelenggaraan;
2)    Kenyamanan ruang belajar;
3)    Kursi/bangku, whiteboard dan sarana di dalam ruang belajar;
4)    Kebersihan ruang belajar;
5)    Keamanan ruang belajar;
6)    Layout ruang belajar
7)    Cahaya dan ventilasi ruang belajar;
8)    Penyediaan menu konsumsi dan pelayanan;
9)    Pelayanan kesehatan;
10)    Penyediaan dan kebersihan kamar kecil;
11)    Pelayanan sarana ibadah.
12)    Pelayanan petugas secretariat.
13)    Penyediaan alat bantu pendidikan seperti transparant sheet, OHP, spidol, whiteboard, blanko absen dan lain-lain.
14)    Ketepatan waktu penyampaian buku/diktat dibandingkan dengan pelajaran yang disampaikan pengajar;
E.  Evaluasi Pasca Pelatihan

Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi:

1)    Kemampuan dan pendayagunaan alumni
2)    Kemampuan para alumni dalam menerapkan pengetahuan/ keterampilan pada pelaksanaan tanggung jawab/kewajiban yang menyertai jabatan yang dipangkunya.
3)    Pendayagunaan potensi para alumni.
4)    Kontribusi  alumni  Pelatihan  terhadap  kualitas  output  instansi tempat alumni bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Craig, RL (1987); Trainning and Development Handbook, a Guide to Human Resourrce Development ;  American Society for Training and Development (ASTD), Mc Graw Hill Book Company.
Sutarto. 1995. Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Nasution, S. 1982.  Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bina Aksara.
Gomes, Faustino Cardoso. 2003 Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Andi  Offset.
Castetter B. William, (1996), The Personal Function in Educational administration, Mc Millian.
Veithzal Rivai,. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Usman, Moh. Uzer. (1994). Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Martoyo, M, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jogyakarta, Penerbit BPFE,1990
Moekijat, Evaluasi Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Perusahaan, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990
Saefuddin Azwar (1992). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelaja
Rahardja, Alice Tjandralila. 2004.  “Hubungan Antara Komunikasi antar Pribadi Guru dan Motivasi Kerja Guru dengan Kinerja Guru SMUK BPK PENABUR Jakarta. Jurnal Pendidikan Penabur. III (3). [Online]. Tersedia: www.bpkpenabur.or.id/jurnal.  [20  Oktober  2005]
Hariani, Muji dan Muhadjir, Noeng. 1990. Evaluasi Kemampuan Mengajar  Jakarta: PPP3G Dikbud
Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1996, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses,      ( Alih Bahasa Nunuk Adiarni), Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
Agustini, D (2005) Pengaruh Budaya Organisasi dan Iklim Kerja terhadap Kinerja Widyaiswara di PPPG Tertulis Bandung, Tesis, Bandung, PPS UNWIM
Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
Bilmar, P (2006) Pengaruh Desain Pekerjaan dan Kompetensi terhadap Kepuasan Kerja dan Implikasinya kepada Kinerja Pegawai (Suatu Survei pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkungan Kantor  Wilayah XII Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Bandung, Disertasi PPS UNPAD.

Brannen, J,  1997, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.